DPR RI Tinjau Kesiapan Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Lombok Timur

Syifaun Nufus Pastikan Fasilitas SPPG Rinjani Alfaqih Siap 100 Persen

Lombok Timur — Anggota DPR RI, Apt. Hj. Syifaun Nufus, M.Farm, melakukan kunjungan kerja untuk memonitor kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) CV. Rinjani Alfaqih Katreng di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (12/8/2025) .

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur berjalan sesuai rencana. Dalam agenda tersebut, Hj. Syifaun Nufus meninjau langsung dapur yang telah beroperasi maupun dapur yang masih dalam tahap persiapan, sekaligus memeriksa standar kebersihan, peralatan, dan alur distribusi makanan.

Ketua Yayasan Rinjani Alfaqih Lombok, Suherman, S.Si, yang hadir bersama Ketua SPPG dan Tim Gizi SPPG Rinjani Alfaqih Katreng, memaparkan tahapan persiapan yang telah dilakukan. Menurutnya, seluruh proses mulai dari pengadaan peralatan dan  perekrutan  tenaga kerja, sudah rampung. 

“Dapur kita sudah 100% siap, tinggal menunggu keputusan BGN. Semua proses persiapan telah kami lalui sesuai standar dan arahan teknis yang berlaku,” tegas Suherman di hadapan rombongan DPR RI.

 Foto: Anggota DPR RI Apt. Hj. Syifaun Nufus, M.Farm dan Ketua Yayasan Rinjani Alfaqih Lombok Suherman, S.Si saat meninjau Dapur Makan Bergizi Gratis di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Selasa (12/8/2025).

Lebih Lanjut Suherman, menyampaikan bahwa Yayasan Rinjani Alfaqih Lombok Membangun 2 dapur di kabupaten Lombok Timur, pertama di Kecamatan Suralaga yang Kedua di Kecamatan Sukamulia tepatnya di Desa Paokpampang dengan Nama Dapur SPPG Nurun Ketring dan status keduanya 100% Siap beroperasi.

“Yayasan Rinjani Alfaqih Lombok memiliki 2 Dapur yang sudah 100% Siap Beroperasi di Lombok timur, satu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga dan satunya lagi di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia,” ungkap Suherman di hadapan rombongan Tim Monitoring 

Apt. Hj. Syifaun Nufus dalam kesempatan itu mengapresiasi kerja keras tim SPPG dan Yayasan Rinjani Alfaqih yang dinilainya sangat serius dalam mempersiapkan dapur MBG. Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya sekedar membagikan makanan, tetapi juga bertujuan memastikan asupan gizi yang seimbang bagi penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintah pusat ini menjadi salah satu strategi penting dalam upaya mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Di Lombok Timur, program ini akan melibatkan sejumlah layanan dapur yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan sistem distribusi yang dirancang agar makanan sampai dalam kondisi hangat, higienis, dan bergizi.

Dengan persiapan yang hampir tuntas ini, diharapkan pelaksanaan MBG di Lombok Timur dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi kesehatan generasi muda di daerah tersebut.

BLT Dana Desa Cair! 25 Warga Wanasaba Daya Kantongi Rp300 Ribu

 📰 HARIAN LOMBOK TIMUR

Edisi: Senin, 11 Agustus 2025

Wanasaba –  Pemerintah Desa Wanasaba Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk bulan Agustus 2025. Penyaluran dilakukan pada Senin (11/8/2025) di Aula Kantor Desa Wanasaba Daya dengan suasana yang tertib, aman, dan penuh keakraban.

Sebanyak  25 warga penerima manfaat  mendapatkan bantuan sebesar  Rp 300.000  per orang. Proses penyaluran disaksikan oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Kepala Desa Wanasaba Daya dalam Sambutannya menyatakan bahwa BLT Dana Desa merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban hidup warga, khususnya kelompok rentan dan keluarga miskin yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

“BLT Dana Desa ini diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kami memastikan bahwa penyaluran ini tepat sasaran dan bermanfaat,” ungkap Kepala Desa.

Salah satu penerima manfaat, Inaq Mahrudin, bersyukur atas bantuan tersebut.

“Bantuan ini sangat membantu, apalagi harga kebutuhan pokok sekarang cukup tinggi,” ujarnya.

Pemerintah Desa Wanasaba Daya berkomitmen untuk terus menyalurkan BLT Dana Desa sesuai ketentuan setiap bulan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyalurannya. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian desa.

SPPG Rinjani Alfaqih Katering Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Petani Lokal Ikut Kebagian Manfaat

 

Lombok Timur – Suasana halaman Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rinjani Alfaqih Katering di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, tampak ramai pada Rabu, 6 Agustus 2025. Hari itu, SPPG menggelar sosialisasi persiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang sepertinya akan segera berjalan di wilayah ini.

Acara tersebut melibatkan para kepala sekolah di Kecamatan Suralaga, Kepala UPT Dikbud Kecamatan Suralaga, Pemerintah Desa, hingga perwakilan dari pihak kecamatan.

kegiatan ini juga turut hadir bapak Kapolsek Suralaga yang di wakili oleh Bhabinkamtibmas Desa Anjani dan Koramil kecamatan Suralaga yang di wakili oleh Babinsa Desa Anjani.

Koordinator SPPG, Abdul Manaf,S.Pd., menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pentingnya sinergi antar pihak agar program ini berjalan lancar.  

Dalam Laporannya, Abdul Manaf menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari kebijakan besar pemerintah pusat.

“Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dapur yang kita bangun untuk mendukungnya juga tidak main-main, biayanya hampir miliaran rupiah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program ini bukan hanya soal gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Ada manfaat lain yang tak kalah penting: membantu petani lokal.

“Petani kita bisa menjual hasil tanamannya, seperti sayur-sayuran, langsung ke dapur SPPG. Jadi selain perut anak-anak kenyang dan sehat, kantong petani juga ikut terisi,” tambahnya sambil tersenyum.

Ketua Yayasan Rinjani Alfaqih Lombok, Suherman, S.Si. , menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Ia menegaskan bahwa SPPG Rinjani Alfaqih Katering berada di bawah naungan yayasan yang dipimpinnya dan memiliki komitmen penuh untuk menjalankan program ini dengan baik.

Apresiasi juga datang dari pemerintah kecamatan. Camat Suralaga, yang mewakili Abdul Hakim, SAP, menilai program ini sebagai langkah strategis.

“Ini bukan sekedar bagi-bagi makanan. Ini adalah investasi untuk masa depan. Gizi yang baik akan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas,” tegasnya.

Selain paparan, kegiatan juga diisi dengan pertanyaan seputar teknis pelaksanaan. Mulai dari jadwal pembagian, kriteria bahan pangan, hingga mekanisme kerja sama dengan pihak terkait, dibahas secara terbuka.

Sosialisasi ini menjadi bukti bahwa dengan kerja sama semua pihak—pemerintah, yayasan, sekolah, dan petani—program besar seperti Makan Bergizi Gratis bisa berjalan sukses. Bagi warga Suralaga, ini bukan hanya soal makan gratis, tetapi langkah nyata menuju gizi lebih baik dan ekonomi yang lebih hidup.

BLT Desa

BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa Merupakan Program Prioritas yang bersumber dari Dana Desa. Ini merupakan program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim. 

Sesuai dengan Permendesa PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan PMK No. 201/PMK. 07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023, Di mana salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yaitu BLT Desa. terkait dengan BLT Desa ini dijelaskan bahwa Perlindungan Sosial dan Penanganan Ekstrem Ekstrem dalam Bentuk BLT Desa Paling Sedikit 10% dan Paling Banyak 25% dari Anggaran Dana Desa Setiap Desa.

Adapun kriteria KPM BLT Desa sesuai aturan yakni, keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 sasaran data percepatan penyelesaian eksmat.

 
Namun apa bila dalam pendataan di Desa itu tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima dari keluarga dari desil 2 sampai dengan desil 4 dan bila semuanya juga tidak ada Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriterianya sesui hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah insidentil. 

Selanjutnya kriteria penerimaan BLT Desa yakni pertama kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis atau difabel, keluarga yang tidak menerima bantuan program keluarga harapan dan rumah tangga tunggal dengan anggota rumah tangga lanjut usia.

Besaran BLT Desa ini yaitu Rp. 300.000 per KPM setiap bulannya. dalam BLT Desa Kepala Desa dapat mengalirkan BLT tersebut setiap bulan kepada KPM atau sekaligus 3 bulan langsung.

 
Semoga dalam penyaluran BLT Desa tersebut dapat dilakukan pendataan yang teliti dan diberikan kepada keluarga yang memang berhak menerimanya.

BPPW NTB BERSAMA TIM ROOM MELAKUKAN MONEV PERDANA PELAKSAAN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2021 DI DESA RARANG
 

                Lombok Timur (NTB)- Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Desa yang menjadi sasaran program Pamsimas III tahun 2021, dan sudah melakun PKS di awal bulan maret yang lalu, sehingga pada pertengahan Bulan April kemarin KKM dan Satlak sudah melakukan pencairan dana untuk pembangunan Tower dan CTPS.

 Hari ini Jum'at 23 April 2021 Balai PPW NTB bersama dengan Tim Room Pamsimas III Provinsi NTB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program pamsimas III di Desa Rarang, ini merupakan kegiatan monev pertama di tahun 2021.

Seperti yang di utarakan Sugeng, salah satu Tim Monev yang ada di Desa Rarang " ini merupakan kegiatan monev kami pertama kali di Desa Rarang dan akan terus kami lakukan monev ke 2 (Dua), Ke 3 (Tiga) dan seterusnya. Hal ini kami lakukan untuk mengetahui  progeres atau capain kegiatan pamsimas yang ada di Desa Rarang ini"

"Selain itu juga Sugeng menambahkan maksud dan tujuan pelaksanaan Monev ini ialah untuk lebih mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan - permasalahan  yang terjadi selama pelaksanaan Program pamsimas yang sedang berlangsung di Desa Rarang. Tuturnya"

memang tak bisa di pungkiri setiap kegiatan selalu dan pasti ada yang namanya permasalan dan kendala, lebih-lebih di kegiatan Pamsimas. hal ini yang membuat perlunya ada control dari berbagai pihak supaya segala  permaslah dapat teratasi. pada kesempatan ini juga L.Saparman selaku ketua Satlak program pamsimas III Desa Rarang menyampaikan ada beberapa permaslahan yang terjadi Desa Rarang yaitu berkaitan dengan lambatnya pencairan dana dan dana Incash belum bisa terpenuhi.

' jadi permasalahan atau kendala kita di Desa Rarang ini yaitu yang pertama lambatnya proses pencairan yang menyebabkan progres kegiatan kita rendah, selanjutnya permasalahan kita terkait Dana In-cash atau partisipasi masyarakat yang berbentuk uang kes yang belum bisa terpenuhi di karenakan banyak masyarakat yang tidak bisa menyumbangkan uang dengan alasan corona dan kami mohon bagaimana solusinya. Tutur-nya" 

Selain itu juga L. Saparman menambahkan 'meskipun dana kita lambat tapi alhamdulillah pemabngunan CTPS kita sudah 100% dan pembangunan tower sudah 50% , ini berkat kerja keras temen-temen KKM Satlak dan ini pula berkat dampingan bapak/ibu fasilitator yang sangat aktif mendampingi kami'.

selanjutnya di penghujung diskusi terkait permaslahan yang ada di Desa Rarang Sugeng menambahkan terkait maslah keterlambatan pencairan dana ini merupakan maslah umum di Kabupaten Lombok Timur tidak hanya di Desa Rarang dan sudah di selsaikan. kemudian terkait dana Incash, memang di masa pandemi copid-19 ini boleh di tiadakan, tapi alangkah lebih baiknya apabila masyarakat mau walaupun hanya setengah persen lebih-lebih bisa satu persen karna itu nanti bisa di jadikan operasional KKM. Tutur-nya""

 

setelah diskusi selsai tim Monev bersama fasilitator, KKM dan Satlak langsung ke lokasi pembangunan CTPS dan Tower. selanjutnya Tim Monev melanjutkan kegiatannya ke Desa Wakan kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur... Selsai

Penulis:  B. Yeman (FM- CD)

 

Bantuan Tidak Merata, Petani Geram Terhadap UPTPP Kecamatan Pringgabaya

Lombok Timur ( Nusa Tenggara Barat) - Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Geger Girang  Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Geram dengan Pegawe Pelaksana Lapangan ( PPL) UPTPP Pringgabaya, di Karenakan Tidak mendapatkan bantuan bibit jagung pada tahun 2020 dan bantuan pupuk Bersubsidi tahun 2021.

 

Di tengah Pandemi COVID-19 ini adanya Oknum pegawai Kantor UTPP Kecamatan Pringgabaya yang bertindak tidak wajar kepada Salah satu kelompok Tani  yang ada di Desa Pringgabaya.

Sejak ahir tahun 2019, Kelompok Tani Geger Girang Desa Pringabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Mengeluhkan sikap PPL UTPP Pringgabaya yang kurang transparan kepada petani.

Lebih - Lebih pada tahun 2020, Bantuan Bibit Jagung yang biasanya di dapatkan setiap tahunnya entah di alihkan kemana oleh  oknum PPL UTPP Desa Pringgabaya Utara, sehingga banyak petani yang bertanya-tanya sikap tidak adil Pemerintah kapada Petani.

Selain itu juga ia mengeluhkan sikap Kepala UTPP Pringgabaya yang tidak mengundangnya pada acara Sosialisasi Bantuan Pupuk Bersubsidi yang menyebabkan petani yang tergabung di Kelompok Tani Geger Girang tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi di tahun 2021

Ketua Kelompok Geger Girang H. Mukarom menyampaikan, terkait dengan bantuan bibit jagung di tahun 2020 dan Bantuan Pupuk Bersubsidi tahun 2021 anggota atau Petani kami tidak dapat, Sehingga Petani kami banyak yang mengeluhkan sikap PPL yang sekarang. kami tidak tahu apa alasanya, kami juga tidak pernah mendapat kan informasi ataupun udangan sosialisasi dari kantor UTPP Peringgabaya, kami menduga bantuan kami di gelapkan atau entah di alihkan kemana, Ujar, H. Mukarom, saat di temui di rumah nya, Jumat, 15/01/2021.

"Bahkan mantan PPL Kami meminta untuk mengumpulkan KTP dan KK anggota terkumpul sejak tahun 2018, setelah kami kumpulkan PPL tersebut menghilang tanpa kabar" Kata dia.

" Saya menjadi Ketua Kelompok sejak zaman pak suharto tahun 1998, jumlah anggota kelompok kami sekitar 96 anggota, tidak pernah ada masalah kenapa tahun 2019 -2021 kelompok saya bermasalah, ini permainan mantan  PPL UPTPP Peringgabaya Utara Sebelumnya," Tegasnya.

Ia meminta kepada Bupati Lombok Timur agar menindak Tegas Pegawai UPTPP Kecamatan Peringgabaya yang tidak transparan dan bertindak semaunya kepada petani sehingga membuat petani merasa di rugikan, mengingat saat ini pupuk sangatlah langka.

Menanggapi hal tersebut Kepala UPTPP Pertanian Peringgabaya mulyadi, menjelaskan, permasalahan ini memang benar kita tidak tahu, " Ujar, Mulyadi.

" Setelah adanya informasi ini baru saya tau, " Ucapnya.

"Sering kali saya memberitahukan PPL untuk memberikan informasi kepada kelompok kalau mengenai adanya bantuan, " Jelasnya.

Mulyadi juga mengatakan, kelompok geger girang Desa Peringgabaya Utara memang benar ada datanya, sesuai SK bupati Tahun 2019.

"Pihak kami juga sering memberitahu Ketua Kelompok geger girang agar melengkapi berkasnya untuk pengambilan bantuan, "katanya.

" Tidak ada pihak kami yang bermain, justru Ketua kelompok tidak pernah komunikasi dengan anggota nya, " Tagasany.

Ia akan memperbaiki kelompok tersebut, agar kedepanya semua kelompok di Kecamatan Peringgabaya ini lebih baik dan maju.

Petunjuk Pelaksanaan JPS Gemilang NTB

Petunjuk Pelaksanaan

dan Teknis (Juklak/Juknis) Pemberian paket sembako JPS Gemilang NTB adalah sebagaimana yang diatur dalam Surat Dinas Sosial Provinsi NTB Nomor 327.3/V.1/Sosial perihal Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Paket Sembako JPS Gemilang tanggal 6 April 2020. Dalam lampiran surat tersebut pada point nomor 2 (dua) disebutkan bahwa:

1) kriteria keluarga yang berhak menerima adalah keluarga sangat miskin (desil 1), miskin (desil 2), dan hampir miskin (desil 3) yang tidak mendapat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan PKH dari Kementerian sosial RI dengan jumlah sasaran se NTB adalah 73.000 KK dengan sumber data berasal dari SIKS-NG per Oktober 2019;

2) kriteria kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang ada di Kabupaten/Kota se NTB dengan alokasi kuota sebanyak 32.000 KK yang terdampak Covid-19 yang meliputi:
a. Tenaga Kesehatan,

b. Pekerja Transportasi,

c. IKM,

d. Pekerja formal dan infromal pariwisata,

e. Buruh Migran,

f. PDP dan ODP,

g. Peternak,

h. PKL/Asongan,

i. Nelayan, dan lain-lain.

Perlu digarisbawahi dan ditebalkan dari kriteria di atas adalah sumber data berasal dari SIKS-NG per Oktober 2019 yang mengindikasikan bahwa sumber data tersebut sudah usang sementara tiap tahun Operator Desa melakukan verifikasi dan validasi (verivali) sebanyak 4 (empat) kali.
Selanjutnya kami kutip salah satu poin tentang Mekanisme Validasi Data dari surat yang sama bahwa tahapan mekanisme validasi data di desa adalah Kepala Desa bersama Aparat Desa/Kadus/RT/RW melakukan Verifikasi dan Validasi atas data selisih (kekurangan/kelebihan) tersebut bersama-sama Tagana dan Pilar-pilar Sosial setempat serta Pendamping Desa sampai tercapainya kuota desa yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten.